Bupati Pati saat ini adalah Haryanto.

Tugas utama Bupati Pati adalah memimpin dan mengawasi pemerintahan kabupaten.

Anda dapat menghubungi kantor Bupati Pati melalui nomor telepon resmi atau mengunjungi kantor secara langsung.

Program unggulan Bupati Pati termasuk peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Anda dapat melaporkan masalah melalui layanan pengaduan online atau datang langsung ke kantor Bupati.

Visi dan misi Bupati Pati adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Anda dapat mengikuti acara melalui media sosial resmi atau mendaftar melalui website kabupaten.

Prestasi Bupati Pati termasuk peningkatan ekonomi lokal dan pengurangan angka kemiskinan.

Anda dapat mendaftar sebagai relawan melalui program sukarelawan yang diadakan oleh kantor Bupati.

Rencana jangka panjang Bupati Pati termasuk pembangunan infrastruktur besar dan peningkatan kualitas pendidikan.

Proses mutasi Pati TNI (Perwira Tinggi) mengikuti alur terstruktur:

1. Pengajuan usulan: Komando angkatan (TNI AD, AL, AU) mengusulkan calon berdasarkan penilaian tahunan dan kebutuhan satuan.

2. Verifikasi oleh dekom: Dekom Evaluasi Markas Besar TNI mengecek rekam jejak kinerja, integritas, dan faktor kesehatan.

3. Persetujuan Panglima TNI: Setelah reviu, Panglima TNI mengeluarkan surat keputusan mutasi.

4. Implementasi: Serah terima jabatan diadakan di kesatuan masing-masing, disaksikan perwira senior untuk memastikan kontinuitas tugas.

5. Pemantauan: TNI melakukan evaluasi pasca-mutasi untuk memastikan adaptasi cepat dan dampak positif pada operasi harian.

Proses ini efektif dalam mempertahankan profesionalisme dan menghindari nepotisme.

Bupati Kolaka Timur adalah kepala daerah di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK merujuk pada penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan suap dalam pengelolaan anggaran daerah.

Operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kolaka Timur dilaksanakan pada 13 September 2023. KPK mengamankan sejumlah barang bukti termasuk uang tunai yang diduga terkait praktik suap.

Selain Bupati Andi Merya Nur, KPK juga mengamankan beberapa pihak lain antara lain: Sekretaris Daerah Kolaka Timur, sejumlah pejabat dinas terkait, serta pihak swasta yang diduga terlibat dalam jaringan suap.

Setelah OTT, KPK melakukan penahanan selama 20 hari untuk penyidikan. Proses sedang berjalan dengan pengumpulan bukti-bukti termasuk dokumen proyek, rekening bank, dan pemeriksaan saksi-saksi terkait. Jika terbukti, tersangka bisa dijerat dengan UU Tipikor dengan ancaman hukuman penjara.

Berdasarkan penyelidikan sementara, KPK memperkirakan kerugian negara mencapai Rp28,7 miliar dari dugaan mark-up proyek dan penyimpangan alokasi dana selama periode 2021-2023. Angka ini mungkin bertambah seiring pendalaman kasus.

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2023 terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Kasus ini menjadi sorotan nasional sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah.

OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK terhadap Bupati Kolaka Timur menunjukkan adanya dugaan korupsi yang tertangkap basah. KPK sebagai lembaga anti korupsi Indonesia melakukan penyergapan saat transaksi tidak sah terjadi.

Berdasarkan pola kasus serupa, kemungkinan besar terkait suap proyek pembangunan atau pengadaan barang daerah. KPK biasanya mengungkap detail setelah 1x24 jam penahanan termasuk modus dan nilai kerugian negara.

Proses berlangsung minimal 20 hari:

1. 1x24 jam penahanan awal

2. 3 hari penetapan tersangka

3. 20 hari penyidikan

4. Berlanjut ke pengadilan Tipikor yang memakan waktu 3-6 bulan per tingkat.